Oleh: In’amul Mustofa
Biasanya orang yang dipecat akan mencari alasan untuk menjelaskan dirinya. Apalagi jika pemecatan itu datang secara mendadak. Akan ada pembelaan, klarifikasi, bahkan kadang-kadang serangan balik. Orang yang kehilangan jabatan biasanya merasa perlu menjelaskan kepada publik bahwa dirinya tidak sepenuhnya salah. Ada keputusan yang sebenarnya bukan berasal darinya. Ada pihak lain yang harus ikut bertanggung jawab.
Purbaya Yudhi Sadewa memilih jalan yang berbeda.
Sehari setelah dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, ia tidak membuat konferensi pers untuk membela diri. Tidak pula sibuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di balik pergantian dirinya. Ketika ditanya apakah masih berminat menjadi pejabat negara, jawabannya justru bercanda: “Baru dipecat, masa jadi menteri lagi.” Setelah itu ia mengatakan akan pulang memancing di kolam belakang rumah. Bahkan sambil bergurau ia mengatakan bisa memancing sambil melamun, “kenapa dipecat?”
Ada sesuatu yang menarik dari cara Purbaya meninggalkan kekuasaan. Ia tidak menjelaskan. Namun ini merupakan gaya komunikasi yang justru mampu menghidupkan public karena ia tidak menjelaskan, justru publik mulai menjelaskan untuknya.
Diam berbalut humor
Dalam politik, penjelasan sering kali merupakan bentuk pertahanan. Seseorang menjelaskan karena ia ingin mengendalikan narasi mengenai dirinya. Purbaya tampaknya tidak melakukan itu. Ia membiarkan pertanyaan tetap menjadi pertanyaan.
Bahkan beberapa jam setelah pencopotannya, ia sempat mengunggah kalimat pendek di media sosial: “Udah siap belum?” Ia tidak memberikan penjelasan mengenai maksud kalimat tersebut. Ketika publik bertanya, ia hanya merespons dengan tawa. Humor Purbaya akhirnya menjadi lebih dari sekadar humor. Sebagai cara untuk menghindari kesalahpahaman publik secara terbuka, sekaligus memberi ruang pada publik untuk berpendapat dengan cara arif bijaksana. Sebab jika ia memberikan penjelasan, ia akan masuk ke dalam permainan: siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang memecat, siapa yang dilawan, siapa yang kalah. Dengan bercanda, ia justru keluar dari permainan itu tetapi keluarnya Purbaya dari permainan politik tidak berarti pertanyaannya ikut hilang.
Sebaliknya, pertanyaan itu berpindah tangan. Dari Purbaya kepada publik. Mengapa seorang menteri keuangan yang masih menjalankan tugas pada pagi hari tiba-tiba kehilangan jabatannya pada hari yang sama? Mengapa penggantinya adalah wakil menteri yang sudah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan? Mengapa tidak ada penjelasan resmi yang rinci mengenai alasan pergantian? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi milik Purbaya. Ia telah menjadi pertanyaan publik.
Ruang-ruang Kekuasaan
Di sinilah pergantian Purbaya menjadi menarik secara politik. Presiden tentu mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Itu bagian dari sistem presidensial. Perlu diingat kewenangan formal tidak otomatis menjelaskan seluruh makna politik sebuah keputusan. Antara keputusan dan penjelasannya terdapat sebuah ruang. Ruang itulah yang sekarang sedang diisi oleh publik.
Masih segar dalam ingatan bahwa Purbaya sendiri mengaku kecewa, tetapi pada saat yang sama mengatakan ia sebenarnya sudah memperkirakan kemungkinan pencopotan karena adanya perbedaan dengan sejumlah pejabat lain, meskipun ia merasa kebijakannya sejalan dengan Presiden Prabowo. Pernyataan itu menarik. Bukan karena Purbaya membuka seluruh persoalan, melainkan karena ia hanya membuka sedikit. Bukan agar publik curiga melainkan mengajak untuk arif dalam memahami setiap pergeseran kongfigurasi dalam kabinet. Cukuplah publik tahu bahwa pergantian itu bukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga baginya. Tetapi tidak cukup untuk mengubahnya menjadi tuduhan terbuka kepada siapa pun.
Dari persoalan ekonomi menjadi persoalan kekuasaan
Selama menjadi Menteri Keuangan, Purbaya memang bukan sekadar teknokrat yang duduk mengurus angka APBN. Ia mempunyai gaya politik-ekonomi yang cukup jelas: berbicara terus terang, mendorong pertumbuhan, berani mengambil kebijakan yang tidak selalu nyaman bagi pasar, dan beberapa kali menyampaikan pandangan yang berbeda secara terbuka mengenai kebijakan ekonomi pemerintah. Pergantian dirinya tidak mudah dibaca hanya sebagai pergantian pejabat administratif.
Masa Purbaya diwarnai pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi sekaligus meningkatnya kekhawatiran mengenai defisit fiskal, arus modal, dan kredibilitas kebijakan ekonomi. Penggantinya, Suahasil Nazara, sejak awal justru menekankan kembali kredibilitas APBN, disiplin fiskal dan defisit di bawah batas 3 persen. Ada perdebatan internal.
Maka yang menarik bukan sekadar siapa menggantikan siapa. Yang menarik adalah apa yang sedang berubah dalam cara kekuasaan mengelola ekonomi. Purbaya datang dengan karakter yang relatif berani membongkar, mengoreksi dan mengintervensi. Suahasil datang dengan bahasa yang lebih institusional: kredibilitas APBN, koordinasi, kepastian dan kepercayaan.
Apakah ini perubahan arah? Belum tentu. Bisa saja justru hanya perubahan cara mengemudikan arah yang sama. Dengan kata lain Presiden Prabowo tetap menjadi center, bagaimana seharusnya mengemudikan kapal besar dengan tantangan ke depan sejauh mata memandang ombak besar dan badai akan ditemui.
Dalam pemerintahan, orang yang berbeda dapat menjalankan agenda yang sama dengan gaya yang berbeda. Kadang-kadang pergantian orang bukan berarti pergantian tujuan, melainkan perubahan cara menghadapi hambatan.
Mungkin karena itu Purbaya tidak perlu terlalu banyak bicara. Kalau ia menyerang Presiden, ia akan segera ditempatkan sebagai orang yang kecewa karena kehilangan jabatan. Kalau ia membela semua kebijakannya, ia akan dibaca sedang mencari pembenaran. Kalau ia membuka konflik internal, ia akan menciptakan babak baru pertarungan politik. Dengan tertawa dan mengatakan ingin memancing, ia mengambil posisi yang berbeda. Ia meninggalkan jabatan tanpa sekaligus menyerahkan dirinya kepada narasi tentang orang yang kalah. Tentu publik tidak harus menganggap sikap itu sebagai bukti bahwa Purbaya benar atau bahwa pihak lain salah.
Tidak sesederhana itu.
Namun secara politik, ada sesuatu yang patut dicatat: ia tidak merebut hak publik untuk bertanya. Justru membuat pertanyaan tentang dirinya menjadi lebih panjang umur.
Secara teori, kekuasaan bisa menjelaskan sebuah keputusan tetapi kekuasaan tidak selalu bisa mengendalikan bagaimana keputusan itu dimaknai. Maka wajar juga jika Purbaya tidak perlu menjelaskan, selain karena ia hanya pembantu Presiden, ternyata Purbaya seiring dengan Presiden. Tiada teguran, dan Presiden beberapa kali justru mendorong agar Purbaya membongkar kebocoran-kebocoran duit negara. Walau akhirnya Presiden mengganti, Purbaya memilih bercanda, Suahasil memilih melanjutkan dan public memilih bertanya-tanya. Pertanyaan publik itu jauh lebih sulit diberhentikan daripada seorang menteri.
Barangkali karena itu, kalimat Purbaya tentang memancing sambil melamun terasa lebih politis daripada yang tampak. Ia tidak menjawab pertanyaan: mengapa saya dipecat? Ia malah mengembalikan pertanyaan itu kepada publik. Silakan publik yang menerangkan. Dalam politik, orang yang paling sedikit menjelaskan justru meninggalkan pertanyaan paling banyak.
Richard E. Neustadt, dalam Presidential Power, pernah mengingatkan bahwa kekuasaan seorang presiden tidak terutama terletak pada kemampuannya memberi perintah, melainkan pada kemampuannya membuat orang lain mengikuti arah yang dikehendakinya. Melalui kacamata Neustadt, pergantian Purbaya tidak harus dibaca sebagai tanda bahwa Prabowo sedang melakukan sesuatu yang luar biasa; ia bisa dibaca sebagai bagian dari karakter kekuasaan presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pusat penentuan arah pemerintahan.
Cara pusat kekuasaan bekerja dalam hal ini Prabowo justru yang perlu diulik: keputusan strategis tampak sangat ditentukan dari atas, sementara alasan politik di balik keputusan tidak selalu dijelaskan secara panjang kepada publik. Pergantian menteri, dengan demikian, menjadi lebih dari sekadar pergantian pejabat. Ia memperlihatkan bagaimana Presiden mengelola orang-orang di dalam lingkaran kekuasaannya—siapa yang diberi ruang untuk menjalankan agenda, siapa yang kemudian diganti ketika dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan politik pemerintahan.
Purbaya sendiri mengaku tidak memiliki perbedaan kebijakan dengan Prabowo, meski ia mengakui adanya perbedaan dengan sejumlah pejabat lain. Karena itu, lebih tepat jika kita melihat peristiwa ini sebagai petunjuk tentang cara kerja kekuasaan Prabowo, bukan buru-buru memberinya penilaian: kekuasaan yang terpusat pada Presiden, tetapi tetap menyisakan ruang pertanyaan tentang bagaimana keputusan itu dibuat dan apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan di baliknya.
Pertanyaan lebih besar muncul. Kalau kekuasaan Presiden memang mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan mengganti pembantu-pembantunya, lalu apa sebenarnya ukuran yang digunakan? Pertanyaan itu menjadi menarik ketika publik melihat nasib para menteri yang berbeda-beda. Purbaya, yang ketika meninggalkan jabatan justru memilih bercanda dan tidak membuka pertengkaran politiknya, diganti secara mendadak. Pada saat yang sama, ada menteri lain yang berkali-kali menghadapi kontroversi publik tetapi tetap berada di dalam kabinet. Nusron Wahid, misalnya, pernah harus meminta maaf atas pernyataan mengenai tanah terlantar yang menimbulkan polemik publik. Dalam kasus pagar laut Bekasi, ia juga mengakui adanya oknum internal ATR/BPN yang terlibat dan kemudian menyatakan sejumlah pegawai akan diberhentikan.
Kini, pada September 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan ATR/BPN dan menyebut empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Nusron; KPK sendiri menyatakan kemungkinan memanggil Nusron masih bergantung pada kebutuhan penyidikan. Semua itu belum dengan sendirinya menjawab apakah seorang menteri layak dipertahankan atau diganti. Tetapi rangkaian peristiwa tersebut membuat satu pertanyaan menjadi sah diajukan: apakah pergantian menteri dalam pemerintahan Prabowo terutama ditentukan oleh kinerja dan persoalan yang melekat pada kementeriannya, atau juga oleh tingkat kecocokan politik seorang menteri dengan pusat-pusat kekuasaan?
Maka diujung yang menarik bukan mengapa Purbaya dipecat, akan tetapi: mengapa Purbaya dipecat sekarang, sementara tidak semua kontroversi para pembantu presiden menghasilkan konsekuensi politik yang sama? “Wahai para mentri-mentri ternyata bukan hanya ikan mujair yang ada di kolam belakang rumah Purbaya Yudhi Sadewa”.
